Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela Pajak? Apa Manfaatnya?

Program Pengungkapan Sukarela Pajak

Dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah melalui Ditjen Pajak telah mengeluarkan Program Pengungkapan Sukarela Pajak (PPS). PPS ini diklaim mampu memberi perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama dalam bidang pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.

Peraturan Perundang-Undangan Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021 secara resmi mengatur implementasi PPS, memudahkan pelaksanaannya. Untuk memahami lebih lanjut tentang PPS dan dampak positifnya terhadap masyarakat, mari kita simak pembahasannya kali ini.

Apa Itu Program Program Pengungkapan Sukarela Pajak?

PPS merupakan pemberian kesempatan kepada para Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi. Pelaporan perpajakan dilakukan secara sukarela melalui pembayaran PPh, tergantung dengan pengungkapan harta sebelumnya.

PPS sendiri sebenarnya mulai berlangsung mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, namun beberapa waktu lalu PPS mengeluarkan kebijakan baru. Hal ini menunjukkan pemerintah masih memberi kesempatan Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhannya sesuai peraturan Undang-Undang.

Sebelum mendaftarkan diri Program Pengungkapan Sukarela Pajak, Anda harus melengkapi terlebih dahulu SPPH (Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta). Kelengkapan SPPH sendiri terdiri atas daftar utang, daftar rincian harta bersih, dan pernyataan repatriasi atau semacam investasi.

Manfaat Mengikuti Program PPS

Apa manfaat mengikuti program PPS? Pada kenyataannya program PPS menawarkan banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaatnya dicantumkan dalam kebijakan yang dikeluarkan langsung oleh PPS, oleh sebab itu mudah dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia.

Tidak Dicantumkan dalam Ketetapan Perpajakan

Saat program PPS baru dikeluarkan, tidak ada penerbitan terkait ketetapan pajak mulai dari tahun 2016 sampai 2020. Namun, aturan bisa saja tidak diberlakukan apabila data/informasi lain terkait harta tidak atau kurang diungkapkan dalam SPPH pengangkutan harta Wajib Pajak.

Tidak Dijadikan Dasar Tuntutan

SPPH beserta lampiran yang sudah diisi lengkap oleh Wajib Pajak tidak akan dijadikan sebagai dasar penyidikan, penyelidikan, dan tuntutan pidana pihak bersangkutan. Program PPS lebih fokus untuk membantu membenahi perekonomian masyarakat, sehingga tidak berkaitan unsur pidana.

Bagi masyarakat yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela Pajak juga tidak akan dikenai sanksi Pasal 18 ayat 3. Sanksi itu berkaitan dengan PPh sebesar 200% yang belum dibayarkan. Bagi Anda yang belum tahu banyak tentang program PPS, kunjungi langsung website https://ideatax.id/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *