Dasar Hukum untuk Tinggal di Rumah Dinas Bagi Pejabat

rumah dinas

Rumah dinas merupakan rumah negara yang bangunannya dimiliki oleh negara dan difungsikan sebagai hunian atau tempat tinggal yang menunjang pelaksanaan tugas bagi pegawai negeri atau pejabat. Fasilitas tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan semangat kerja para pegawai negeri.

Rumah dinas sendiri terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III. Untuk mengenal lebih jauh tentang rumah negara dan dasar hukumnya, Anda bisa simak informasi berikut.

Kategori Rumah Negara

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya ada tiga jenis golongan rumah negara yang berlaku di Indonesia. Adapun penjelasannya adalah:

1. Rumah Negara Golongan I

Rumah Negara Golongan I merupakan rumah milik negara yang diperuntukkan bagi pemegang jabatan tertentu karena sifat dari jabatannya tersebut mengharuskan untuk bertempat tinggal di rumah tersebut. Adapun hak untuk bertempat tinggal terbatas selama masih memegang jabatan yang dimaksud.

2. Rumah Negara Golongan II

Rumah Negara Golongan II sangat berkaitan dengan instansi dan disediakan bagi para pegawai negeri. Jika masa jabatan sudah selesai atau pensiun, maka rumah tersebut wajib dikembalikan kepada negara.

3. Rumah Negara Golongan III

Jenis Rumah Negara Golongan III merupakan Rumah Negara yang tidak termasuk dalam kedua golongan sebelumnya. Jenis rumah ini bisa dijual kepada penghuninya.

Dasar Hukum Pengelolaan Rumah Dinas bagi Pejabat

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, disebutkan bahwa rumah negara atau dinas, merupakan sebuah bangunan yang dimiliki negara namun difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas bagi pegawai negeri atau pejabat.

Di bawah ini adalah beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan pengelolaan rumah negara:

  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008 mengenai Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Pengalihan Status serta Pengalihan Hak atas Rumah Negara.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 138/PMK.06/2010 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.

Bagi Anda yang saat ini mendiami rumah dinas dan ingin mempekerjakan tenaga yang handal untuk kebersihan dan keamanan, solusi terbaiknya adalah Bumi Daya Plaza. Perusahaan penyedia jasa outsourcing dan keamanan ini sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun sehingga sangat bisa diandalkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *